Skandal Penyadapan Presiden Prabowo: Mantan Kapolri Listyo Sigit Jadi Tersangka, Sejumlah Pejabat Negara Diduga Jadi Target

Indonesia tengah menghadapi skandal keamanan nasional setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting negara. Kasus ini semakin menjadi perhatian publik setelah mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ditetapkan sebagai salah satu tersangka bersama dua perwira tinggi Polri lainnya.

Pengungkapan kasus tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat penegak hukum, batas kewenangan institusi kepolisian, serta perlindungan komunikasi pribadi pejabat negara.

Menurut keterangan Bareskrim Polri pada Selasa, 3 November 2026, dugaan penyadapan berlangsung dalam periode 2025 hingga 2026. Selain Presiden Prabowo, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha disebut masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran.

Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka

Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta penghapusan data elektronik.

Ketiga nama yang diumumkan adalah:

1. Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang kemudian menjabat Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
   Irjen Ahrie Sonta Nasution, Kepala Divisi Hukum Polri.
2. Irjen Eko Hadi Santoso, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
3. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan, pemeriksaan saksi, keterangan ahli, dan proses gelar perkara.

Ketiganya kemudian ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri untuk kepentingan penyidikan.

Kasus ini menjadi sorotan karena Listyo Sigit sebelumnya memimpin institusi kepolisian selama lebih dari lima tahun. Dugaan penyadapan tersebut juga disebut berlangsung ketika dirinya masih menjabat sebagai Kapolri.

Presiden Prabowo Bukan Satu-satunya yang Diduga Disadap

Salah satu perkembangan paling serius dalam perkara ini adalah dugaan bahwa target penyadapan tidak terbatas pada Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan keterangan Bareskrim, sejumlah kategori pihak lain juga diduga menjadi sasaran pemantauan komunikasi, antara lain pejabat tinggi negara, tokoh politik, media dan jurnalis, tokoh organisasi masyarakat, aktivis LSM, serta pengusaha.

Namun, hingga perkembangan informasi yang tersedia pada 5 November 2026, pihak berwenang belum mengumumkan identitas lengkap seluruh individu yang diduga menjadi target penyadapan.

Belum diketahui pula apakah seluruh komunikasi yang menjadi sasaran berhasil diakses atau direkam.

Kementerian yang menangani urusan hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan menilai perkara tersebut sebagai persoalan serius. Menko Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa penyadapan terhadap kepala negara maupun pejabat pemerintahan tanpa kejelasan tujuan merupakan persoalan yang tidak dapat dianggap sederhana.

Modus Dugaan Penyadapan Melalui Sistem LIMS

Dalam penjelasan kepada media, Bareskrim mengungkap dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS), yaitu sistem yang berkaitan dengan pengelolaan intersepsi atau penyadapan komunikasi.

Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem LIMS tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur resmi sebagaimana mestinya.

Padahal, penyadapan oleh aparat penegak hukum memiliki aturan dan mekanisme tertentu. Penggunaannya harus didasarkan pada kewenangan serta prosedur yang berlaku, bukan dilakukan secara bebas tanpa dasar yang sah.

Bareskrim juga menduga terdapat perintah untuk menghapus sejumlah berkas atau rekaman log dari sistem LIMS pada Oktober 2026.

Penghapusan tersebut diduga bertujuan menghilangkan jejak aktivitas penyadapan. Dugaan ini menjadi salah satu bagian penting dalam proses penyidikan karena berkaitan dengan kemungkinan penghilangan barang bukti elektronik.

Dalam pengembangan perkara, penyidik telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Polisi juga menyita 11 unit telepon genggam, satu perangkat iPad, serta empat flashdisk sebagai barang bukti.

Bagaimana Kasus Ini Terungkap?

Perkara ini mulai terungkap setelah seorang anggota Polri menemukan kejanggalan terkait dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem LIMS.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak berwenang pada 30 Oktober 2026.

Bareskrim melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menelusuri penggunaan sistem penyadapan, pihak yang diduga memberikan perintah, serta nomor-nomor telepon yang dimasukkan ke dalam sistem.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli, penyidik akhirnya menetapkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka pada 3 November 2026.

Presiden Prabowo sendiri disebut telah mengetahui persoalan tersebut melalui laporan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa informasi mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden telah disampaikan kepada kepala negara.

Presiden Copot Listyo Sigit dari Jabatan Kepala Staf Kepresidenan

Perkembangan kasus ini semakin besar setelah Presiden Prabowo mengambil langkah memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada 4 November 2026, menyusul penahanannya dalam perkara tersebut.

Keputusan itu menjadi perhatian media internasional karena Listyo baru beberapa waktu sebelumnya ditunjuk untuk mengisi posisi strategis di lingkungan Istana Kepresidenan.

Reuters melaporkan bahwa kasus ini berlangsung di tengah meningkatnya dinamika politik Indonesia. Media tersebut juga menyoroti pengerahan personel militer di Jakarta untuk menjaga stabilitas keamanan, meskipun pihak militer menyebut pengerahan tersebut berkaitan pula dengan kegiatan latihan.

Juru bicara kepresidenan Prasetyo Hadi menggambarkan dugaan aktivitas penyadapan tersebut sebagai tindakan yang berpotensi membahayakan kepentingan negara dan keselamatan pimpinan nasional.

Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa penyidik belum menemukan indikasi pengkhianatan negara dalam perkara tersebut. Pemerintah juga menyatakan bahwa motif penyadapan masih dalam pendalaman.

Ancaman Hukum dan Tuntutan Transparansi

Kasus penyadapan ilegal ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan disiplin internal kepolisian, tetapi juga menyentuh aspek hukum pidana dan perlindungan informasi elektronik.

Associated Press melaporkan bahwa para tersangka menghadapi dugaan pelanggaran sejumlah ketentuan hukum, termasuk Pasal 258 KUHP baru mengenai intersepsi komunikasi elektronik tanpa hak, Pasal 332 KUHP, serta Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Ketentuan tersebut mengatur berbagai tindakan terkait intersepsi ilegal, akses tanpa hak, serta perubahan atau penghapusan informasi elektronik.

Di sisi lain, Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah agar membuka informasi mengenai siapa saja yang menjadi target penyadapan. Organisasi tersebut memperingatkan bahwa pengawasan komunikasi tanpa kontrol yang memadai dapat membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan terhadap kelompok kritis dan oposisi.

Hingga 5 November 2026, motif utama penyadapan belum diumumkan secara resmi. Para tersangka juga belum memberikan tanggapan publik yang dapat diverifikasi atas tuduhan tersebut.

Skandal Penyadapan Menjadi Ujian bagi Keamanan Demokrasi Indonesia

Kasus yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ini membuka kembali perdebatan mengenai batas kewenangan aparat dalam menggunakan teknologi pengawasan komunikasi.

Penyadapan memang dapat menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum dan keamanan nasional. Namun, kewenangan tersebut harus berjalan berdasarkan hukum, pengawasan, dan prosedur yang transparan.

Ketika dugaan penyadapan justru menyentuh Presiden, pejabat negara, jurnalis, aktivis, dan tokoh politik, persoalannya berkembang menjadi pertanyaan yang lebih besar mengenai perlindungan privasi serta akuntabilitas institusi negara.

Publik kini menantikan hasil penyidikan yang transparan, pengungkapan motif di balik dugaan penyadapan, serta proses hukum yang dapat memastikan bahwa seluruh pihak mendapatkan perlakuan sesuai ketentuan hukum.

Kasus ini bukan sekadar perkara penyadapan telepon. Perkembangannya akan menjadi ujian penting bagi transparansi, supremasi hukum, dan perlindungan demokrasi di Indonesia.